Arah Politik Pembangunan Kabupaten Alor

Beberapa waktu lalu saya menulis soal core bisnis Kabupaten Alor dan arah politik pembangunan. Dalam tulisan singkat itu, saya paparkan; kita punya potensi laut dan perikanan yang mumpuni. Lahan kering kita pun luar biasa. Tapi fungsinya belum berorientasi pasar (market oriented). Pemanfaatannya masih konvensional; dengan tanaman umur pendek musiman yang berorientasi konsumsi.   

Dari sisi perikanan, tingkat kelimpahan ikan di perairan Alor mendekati ribuan ekor per m2 luas laut. Selain itu, potensi wisata bahari juga menjadi core bisnis yang tak kalah hebat. Namun kita cuma butuh infrastruktur dasar yang bisa menjembatani tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif berbasis keunggulan daerah.

Maraknya sektor usaha budidaya rumput laut yang menyebar di kawasan Pulau Pantar, adalah indikator pertumbuhan yang harus ditangkap sebagai gejala kebangkitan ekonomi berbasis rakyat.

Mereka (masyarakat pesisir) hanya membutuhkan bantalan modal dan market space. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk ini. Agar harga budidaya rumput laut bisa lebih kompetitif. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat Alor. Untuk me-reforce sektor ini, sinergi pemerintah daerah dan perbankan serta institusi pembiayaan lain pun harus terus di-revitalisasi.

Kita berharap, sumber daya ekonomi lokal andalan bisa menjadi “brand image” untuk mengangkat citra Kabupaten Alor. Kita bisa mencontoh Gorontalo. Dengan Jagung yang berorientasi agro, pemerintah Gorontalo bisa mengangkat citra daerahnya ke level nasional. Saya berharap, suatu waktu Kabupaten Alor bisa mempunyai sumber daya lokal andalan, untuk mengangkat citra Kabupaten Alor ke level nasional dan internasional.

Dari sisi PAD, hingga saat ini, kita belum punya sektor pendapatan andalan berbasis keunggulan lokal. Pendapatan daerah kita di Alor masih sporadik. Daya tahan (survevilitas) fiskal daerah masih mengandalkan dana perimbangan.

Alokasi DAU & DAK pun pemanfaatannya belum bersinergi dengan basis potensi ekonomi lokal (core bisnis lokal). Sebagai kabupaten dengan hamparan beberapa pulau, mestinya kita punya pelabuhan moderen yang menyebar di beberapa titik pulau. Dengan moda transportasi laut yang setiap saat dapat meng-koneksikan penghasilan masyarakat ke sentra-sentra pasar di (Ibu kota kabupaten). Lambatnya konektivitas antar pulau, menyebabkan saluran ekonomi masih tersumbat.  

Press down belanja Birokrasi

Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Alor Drs. Imran Duru menyampaikan pada saya; “perjalanan dinas SKPD Alor periode sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai ± Rp. 3 miliar”.

Tambunnya biaya perjalanan dinas ini, belum lagi ditambah belanja birokrasi lainnya yang tak jelas. Dan juga perjalanan dinas fiktif. Atau meminjam istilah Bupati Alor Drs Amon Jobo ; “SPPD Jamu”

Hemat saya, belanja birokrasi ini harus di press down hingga di bawah 50% APBD Alor. Masyarakat (civil society) lokal serta DPRD harus mengontrol penyakit birokrasi ini secara ketat.

SKPD yang belanja birokrasinya termasuk perjalanan dinas melampaui 50%, harus diberi sanksi (punishment). Misalnya anggaran untuk APBD tahun berikut dipotong sekian persen untuk SKPD yang nakal dan jahil.

Regulasi daerah harus diperketat untuk urusan ini. Dalam rangka efisiensi belanja daerah. Hasil penghematan diarahkan ke belanja barang dan modal, semisal infrastruktur dasar dan belanja produktif sejenisnya yang berorientasi pertumbuhan (growth) dan perluasan lapangan kerja (employment).  

Upaya reformasi birokrasi oleh Amon-Imran dengan memutasi pegawai yang sekian lama bertugas di kota ke desa-desa terpencil, juga perlu disambut baik. Dalam rangka menancapkan paradigma pembangunan dari desa ke kota. Agar pengalaman tata kelola kelembagaan pemerintah di perkotaan dapat di transfer ke desa-desa terpencil.

Kelak kita berharap, distribusi anggaran pembangunan daerah pun paradigmanya sama; yakni dari desa ke kota. Dengan menjadikan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi, kelak kabupaten Alor akan tumbuh sebagai daerah dengan fondasi ekonomi terkuat. Paradigma ini harus tercermin dalam postur APBD Kabupaten Alor. Terutama pada pos belanja APBD.  

Arah politik pembangunan  

Untuk mendorong semua sektor ekonomi di atas, kita butuh stabilitas politik daerah yang baik. Dan juga konektivitas politik dari daerah ke pusat. Dorongan politik ini muaranya untuk menggali sumber dana pembangunan yang berasal dari kantong APBN.

Sebagai misal, lobi-lobi pusat yang efektif dapat memperlancar distribusi anggaran-anggaran parkir yang bersumber dari hasil optimalisasi APBN. Cara ini bisa ditempuh melalui wakil-wakil rakyat di DPR dan senator yang mewakili kepentingan kabupaten Alor. Merekalah yang menjadi medium politik anggaran yang bisa didayagunakan.

Stake holder daerah, Pemerintah, DPRD dan masyarakat harus punya cammon sanse, untuk membangun pilar politik yang berorientasi pembangunan. Bukan sebaliknya, menjadikan institusi pemerintahan daerah sebagai lahan memanen harta haram.

Di pemilihan legislatif 2014, kita sudah mencium tanda-tanda baik. Kesadaran politik rakyat dan pemerintah Kabupaten Alor, sudah mulai bersinergi dengan politik pembangunan. Ke depan “arah politik” ini harus terus dijaga dan dirawat. Dalam rangka menjadikan politik dan pembangunan sebagai dua jalan “satu arah” dalam memakmurkan masyarakat Alor. Semoga.